Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / BANTEN HARI INI / Anggaran Program “Bedah Rumah”  Harus Dikucurkan Sesuai Kebutuhan
Pengamat Kebijakan Publik Trust Suhendar (kanan)

Anggaran Program “Bedah Rumah”  Harus Dikucurkan Sesuai Kebutuhan

Tangsel (WB)-Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dalam hal program perbaikan rumah umum tidak layak huni perlu adanya pengawasan secara cermat sehingga tidak berpotensi yang merugikan negara. Hal itu disampaiakan Pengamat Kebijakan Publik Tangerang  Transparancy Public Watch (Truth) Suhendar.

Potensi kerugian yang maksud Suhendar ialah pada realisasi anggaran pelaksanaan program, menurutnya alokasi anggaran yang diterima oleh penerima bantuan, harus sesuai dengan jumlah alokasi yang telah dianggarkan.

Diketahui, program yang di atur melalui mekanisme Peraturan Walikota (Perwal) nomor 6 tahun 2018, yang mana para penerima bantuan ditetapkan dalam Keputusan Walikota bernomor 403/Kep.305-Huk/2017, menelan anggaran mencapai 11 milyar lebih, dengan rincian ada 158 penerima bantuan masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar 71 juta rupiah.

“Alokasi anggaran sebesar 71 juta rupiah per rumah, Ya harusnya itu menjadi haknya masyarakat. Pertanyaannya progresnya sejauh mana, kalau asumsinya realisasi sudah 100 persen maka artinya 71 juta semua dicairkan, tinggal kemudian di cross check per setiap rumah, apakah mereka terima 71 juta barang jasa seharga itu, kalau iya tidak ada masalah, kalau mereka tidak menerima seharga 71 juta itu, itu lah sumber masalahnya,” tukasnya kepada Warta Banten, di kawasan pertokoan Rawa Buntu.

Penggunakan metode swakelola dengan menunjuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku pelaksana pekerjaan tidak berarti dapat mengurangi hak masyarakat ujar Suhendar. Lanjut Suhendar, ketika ada pengurangan hak penerima bantuan dapat di artikan mengurangi dan merugikan keuangan daerah, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi.

“Misalkan, kebutuhan rumah itu 50 juta, ada sisa 20, berarti harus dikembalikan. Intinya mau habis, ataupun tidak habis, harus dipertanggung jawabkan, kalau habis ya masyarakat menerima sejumlah 71 juta, kalau tidak habis berapa masyarakat terpakai dan sisanya dikembalikan. Kalau soal tehknis pelaksanaan, kalau memang faktanya tidak membutuhkan sebesar itu, tidak masalah dikembalikan, artinya bukan sesuatu yang tabu, sepanjang proses pengembalian itu singkron antara yang terpakai dan yang dikembalikan,” paparnya.(har/no).

Check Also

Kapolda Banten Lepas Gerak Jalan Festival Damai Kebhinekaan

Kabupaten Tangerang (WB)-Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir melepas sekitar 65 ribu orang untuk mengikuti ...

One comment

  1. Anggaran bedah Rumah di Tangerang kok Beda beda seperti di Tangsel kok lebih besar Rp 71 juta,sedangkan Kota 24 juta dan Kab Tangerang Rp 14.3 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: