Perkembangan Kasus Pungli Yang Diungkap Rumini

Tangsel (WB) – Pada 4 Juli 2019 lalu, Rumini eks guru honorer SDN Pondok Pucung 02 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) disekolahnya, meski sudah tiga bulan pihak kepolisian masih mengumpulkan sejumlah keterangan pihak yang terkait kasus tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada 12 Juli 2019, pihak Kepolisian yang beredar, pertanyaan penyidik terkait adanya dugaan Pungli seperti uang les komputer, uang instalasi proyektor dan uang kegiatan, kepada salah seorang orang tua murid, dibenarkan oleh orang tua tersebut.

Adapun nilai biaya-biaya tersebut adalah, uang iuran les komputer Rp. 25 ribu perbulan yang disetorkan ke bagian tata usaha sekolah (TU). Uang instalasi proyektor Rp. 65 ribu yang dibayarkan ke komite sekolah. Uang kegiatan sebesar Rp. 130 ribu.

Namun, Kapolres Tangsel, AKBP Ferdy Irawan yang coba untuk dikonfirmasi oleh awak media, belum ada jawaban saat coba dihubungi melalui sambungan Applikasi WhatsApp, Rabu (4/9/2019).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Muharam Wibisono kepada wartawan hanya mengungkapan bahwa pihaknya masih mengumpulkan keterangan pihak terkait.

“Kita masih butuh keterangan tambahan terlebih dahulu,” kata Muharam, melalu pesan Applikasi Whatsapp, Rabu (4/9).

Kemudian, ketika ditanyai spesifikasi keterangan informasi yang dimaksud, Muharam seperti enggan menjelaskannya.

Disisi lain, sebelumnya kepala Inspektorat kota Tangsel Uus Kusnadi, pastikan pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Pucung 02 melanggar aturan soal pungutan uang kepada wali murid, seperti yang diungkapkan oleh Rumini, guru honorer yang dipecat setelah mengungkap kasus tersebut.

Lebih jauh, pada Kamis (15/8) lalu Uus mengatakan, Inspektorat telah menyeselaikan investigasinya terhadap kasus yang cukup menggemparkan publik itu.

Diketahui, hasil investigasi tersebut diantaranya adalah kebenaran adanya mekanisme yang salah terhadap pungutan yang dinamakan iuran atau les komputer. Soal pembelian buku yang diduga tercover dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Inspektorat Tangsel pastikan tak ada pelanggaran.

“Kalau Rumini sudah jelas melanggar ketentuan kontrak kerja yah,” kata Uus di kantornya, gedung 2 pusat pemerintahan Tangsel, jalan Maruga Raya, Ciputat, Tangsel.

Uus mengungkapkan, SDN Pondok Pucung 02 selaku pihak yang menarik pungutan diharuskan mengembalikan semua uang yang dipungut dari wali murid.

“Kalo soal melanggar Permendikbud itu (pungutan les komputer), yang sanksinya (harus) mengembalikan uangnya (wali murid). Kita mengawasi sampai selesai,” kata Uus.

Uus mengatakan, hasil investigasi ini akan diserahkan ke wali kota Airin besok Jumat, 15 Agustus 2019.

“Soal lengkapnya hasil ini saya akan ekspos dan sampaikan ke wali kota besok,” kata Uus.

Berdasarkan keterangan Rumini iuran les komputer tersebut telah terjadi dari tahun 2012 dan jumlahnya sebesar Rp 20 ribu. Berdasarkan data Daftar Kelompok Didik (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel dari tahun 2015 hingga 2018 jumlah Dapodik berjumlah 2.296 murid.

Jika setiap bulannya 2.296 murid mengumpulkan uang kurang lebih Rp 49,2 juta maka jika pungutan tersebut dilakukan selama 4 tahun dapat diasumsika uang yang harus dikembalikan pihak SDN Pondok Pucung 02 lebih dari Rp 2,2 miliar lebih. (har/red)

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.