Wakil Walikota Tangerang Datangi Korban Gusuran Tol

Benda (WBO) – Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyambangi lokasi perumahan warga di wilayah Kecamatan Benda yang tergusur karena lokasinya menjadi area pembangunan proyek nasional jalan Tol JORR II Kunciran – Bandara.

Di lokasi tersebut, Wakil berdialog dengan sejumlah warga yang memilih bertahan di area proyek pembangunan jalan tol yang kini tengah berlangsung.

“Pemkot akan berusaha membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya, Dan proyek pembangunan bisa dilanjutkan dengan tanpa merugikan pihak manapun,” sambung Sachrudin saat mengunjungi salah satu rumah warga di Kampung Baru RT. 002/01, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda.

Sachrudin menerangkan Pemkot Tangerang telah melakukan sejumlah pembahasan dengan Pengadilan Negeri Tangerang, perwakilan Kementerian PUPR, Jasa Marga dan Provinsi Banten agar permasalahan yang kini dialami warga bisa segera terselesaikan.

“Sejumlah upaya sudah Pemkot tempuh, semoga bisa membawa hasil yang baik bagi semua,” jabarnya.

Sementara itu, salah satu warga Kampung Baru, Arwani mengungkapkan, salah satu alasan yang membuat sebagian warga masih bertahan di lokasi adalah harga penggantian untuk tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Tangerang dirasa belum sesuai dengan kondisi terkini.

“Kalau harganya masih segitu, kami sulit untuk mencari tempat tinggal lagi,” terang Arwani.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemkot Tangerang juga telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kementerian PUPR dengan Nomor 620/2045-Hkm/2020 perihal permohonan penyelesaian pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Benda yang terkena JORR II.

Sementara itu Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kementerian PUPR dengan nomor 620/2045-Hkm/2020 perihal permohonan penyelesaian pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Benda yang terkena JORR II.

“Poin penting yang harus segera diselesaikan tentang permasalahan harga yang tidak sesuai dengan kondisi terkini, Harga yang diajukan oleh tim masih mengacu pada harga tahun 2017,” ungkap Wali Kota.

Selain itu, lanjut Wali Kota, poin lain yang menjadi perhatian dari Pemkot Tangerang adalah fasilitas rumah singgah atau pengganti sementara bagi warga yang terdampak proyek dinilai kurang layak.

“Ada 45 unit kontrakan selama tiga bulan, tapi warga mengaku kondisinya tidak layak,” terangnya.

Arief mengharapkan Kementerian PUPR dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan proyek nasional.

“Supaya masalahnya tidak semakin berlarut dan pembangunan bisa segera berproses dan warga bisa dapat ganti sesuai haknya,” tukas Wali Kota. (hms/red).

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.