Tidak Ada Lockdown di Banten

Banten (WBO) – Isu lockdown akhir pekan yang mengemuka di berbagai daerah, ditanggapi tegas oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

WH menyatakan Banten tidak akan menerapkan lockdown, melainkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di tingkat desa dan kelurahan sesuai instruksi Mendagri.

Gubernur menyatakan, lockdown bukan cara yang dipilih untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 di Banten.

“Nggak ada lockdown, yang ada adalah memperkuat desa dan kelurahan sebagai basis dalam upaya meminimalisir dan memutus mata rantai COVID-19,” tegas WH melalui pesan singkat whatsApp kepada WARTA BANTEN, Ahad (7/2).

Upaya yang akan ditempuh tersebut, kata WH, yakni dalam bentuk PPKM berbasis mikro sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 03 Tahun 2021.

“Ini instruksi terkini yang dikeluarkan Mendagri pada Jumat, 5 Februari 2021, sebagai upaya lebih spesifik memutus COVID-19 dari tingkat komunitas terkecil yakni RT-RW. Kita akan laksanakan dengan segera,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, lanjut WH, pihaknya akan memetakan zonasi seperti zona hijau, kuning, oranye dan merah, sebagaimana tergambar dalam instruksi tersebut bersama kabupaten/kota, lalu membentuk Pos Komando (Posko) di tingkat desa dan kelurahan untuk memaksimalkan koordinasi.

“Karena penerapannya nanti semua unsur akan terlibat, mulai dari RT-RW, desa/kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Satpol PP, PKK, Posyandu, Karang Taruna, hingga tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Semua akan dilibatkan,” sebut WH.

Unsur-unsur tersebut selanjutnya berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan TNI-Polri.

“Dari provinsi kemudian dilaporkan kepada Satgas COVID-19 Nasional dan dua kementerian, yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Begitu alurnya, jadi semuanya jelas dan terkendali secara menyeluruh. Kita berdoa semoga cara ini lebih efektif mengendalikan COVID-19, terutama di Banten,” ungkap WH.

Informasi yang diterima WARTA BANTEN, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 03 Tahun 2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, selain mengatur peta zonasi, juga memaparkan fungsi Posko dan pembiayaannya di lapangan.

Posko di tingkat desa/kelurahan berfungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Pembiayaan posko dibebankan pada anggaran masing-masing wilayah. Di antaranya, kebutuhan pembiayaan Posko COVID-19 di tingkat desa dibebankan kepada Dana Desa, dibantu sumber lain dari APBDes. Pembiayaan posko di kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Isu lockdown akhir pekan memang mengudara dalam beberapa hari terakhir, di antara pro dan kontra. Namun sejauh ini, meski ada pejabat daerah yang mendukung, namun tidak berani menerapkan.

Tawaran ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan hal ini merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut PPKM tidak efektif.

“Tawaran saya adalah mencoba memadukan PSBB atau PPKM dengan apa yang saya sebut dengan ‘lockdown akhir pekan’,” ujar Saleh, dikutip dari detikcom, Ahad (31/1) lalu.

Selanjutnya, tawaran itu jadi isu hangat di tingkat politisi. Sejumlah anggota DPRD DKI malah menyatakan setuju pola itu diterapkan di Jakarta.

“Kami memahami dan setuju dengan DPR RI yang mengusulkan lockdown akhir pekan. Tapi kembali harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, kepada wartawan, Rabu (3/2).

“Lockdown akhir pekan bila dijalankan pelaksanaannya harus kembalikan seperti kebijakan awal pandemi pada bulan Maret-April 2020,” sambungnya.

Alhasil, di Jakarta, isu lockdown akhir pekan lebih santer. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bahkan langsung menjawab isu itu lewat Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Anies menolak tegas wacana lockdown. Kalangan pengusaha sejak awal memang sudah menolak keras soal wacana lockdown akhir pekan ini, yang akhirnya tak berlaku.

“Jakarta tidak merencanakan lockdown di akhir pekan. Berita kebijakan lockdown adalah wacana yang berkembang di dunia maya dan media,” kata Anies.

Anies menekankan, DKI sama sekali tidak ada pertimbangan untuk memberlakukan rencana tersebut. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih akan tetap dijalankan.

“Kami tak mempertimbangkan atau menetapkan lockdown di akhir pekan. Itu tidak benar. Kami masih menjalankan PSBB seperti arahan pemerintah yang mengambil kebijakan PPKM yang akan diperpanjang,” imbuhnya.

Di Bogor, meski sejumlah pejabat mendukung, tapi lockdown tetap tidak dipilih. Pemkot Bogor justru memilih menerapkan kebijakan ganjil genap untuk semua kendaraan yang melintas di akhir pekan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, aturan baru itu dipilih karena lebih ideal ketimbang melaksanakan karantina wilayah atau lockdown. 

“Sehingga kami mampu mengendalikan pandemi dengan ekonomi masyarakat tetap berjalan,” ujar Dedie, mengutip Tempo, Jumat (5/2) kemarin.

Dedie beralasan, jika dilakukan lockdown total belum tentu juga akan mengurangi laju kasus COVID-19. Dedie mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih minim.

“Kami fokuskan PPKM, peningkatan 3M dan 3T serta maksimalkan PPKM skala mikro tingkat RT dan RW,” ujar dia.

Adapun ganjil genap, lanjut dia, adalah upaya pengetatan di pintu masuk Kota Bogor untuk mengantisipasi penyebaran transmisi lokal. (red)

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.