oleh

Proyek Long Storage Pontang, Diduga Langgar Undang-Undang

Banten (WBO)-     Balai Besar Wilayah Sungai Cudanau, Ciujung, Cidurian (BBWS-C3) Banten mengeruk Eks Kalimati Ciujung. Proyek Long Storage ini merupakan kegiatan tahap 2 dengan pelaksana proyek PT. Linggar Bhakty Teknika dengan nilai kontrak 11,7 Miliar dan dimana sebelumnya tahun 2019 telah di lakukan proyek tahap 1.

Namun sangat di sayangkan langkah upaya baik ini berimbas terhadap lahan pesawahan yang berada di wilayah eks kalimati ini, dimana pantauan Warta Banten lumpur (sedimen)  yang di keruk tersebut di buang ke sawah produktif, padahal ini melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sarana Penyedia Air Baku Satker PJPA Bima Ragil Saputra di ruang kerjanya mengatakan, bahwa kegiatan long Storage di Eks Kali Ciujung terkait pembuangan sedimen/lumpur tidak melanghar Undang-Undang (UU)No. 41 tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Bekelanjutan. Karena menurut Tata Ruang, sawah yang berada di pinggir jalan bisa di rubah, silahkan di di dinas tata ruang.

“Jadi sawah yang di pinggir jalan boleh di jadikan rumah atau toko, sesuai keinginan, ” tegasnya.

Karena di saat ada surat kesesuaian tata ruang suka ada pengalihan, karena sawah yang di pinggir jalan tidak termasuk dalam aturan lahan pertanian berkelanjutan, pukasnya.

Sementara itu di tempat terpisah Asep Saefudin salah satu pemerhati Pertanian saat di minta keterangan seputar pembuangan sedimen di wilayah tanara dan sekitarnya akibat proyek long storage BBWSC-3 Banten mengatakan,  wilayah Pantura yaitu Tanara, Carenang, Tirtayasa, Pontang, Ciruas Serta Kasemen, dan Kramatwatu merupakan ruang terbuka hijau area pertanian.

UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tersebut, merupakan UU untuk menekan alih fungsi lahan pertanian.

Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanpaatan Air (PJPA)  BBWSC-3 Banten merupakan bidang yang menangani jaringan irigasi, tentunya sangat paham akan UU No 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan tahu betul luasan area sawah yang berada di DI Ciujung. Namun sangat di sayangkan ada PPK yang mengalihkan lahan produktif pertanian, paparnya.

“Saya sangat mendukung program pemerintah dalam upaya menyediakan air baku bagi masyarakat Kabupaten Serang, namun jangan mengorbankan area pesawahan. Karena BBWSC-3 merupakan Balai yang mengurus tentang air, baik air irigasi buat pesawahan, air baku, serta yg lainnya tentu akan sangat paham dengan UU no 41 tahun 2009”, tegasnya. (Yan/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed