SERPONG (WBO) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangsel dalam rapat paripurna, Kamis, 26 Juni 2025.
Jawaban disampaikan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, di Serpong.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya sudah menjawab semua pertanyaan yang disampaikan dalam pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangsel.
Dalam rapat tersebut, Benyamin menjawab pandangan umum fraksi-fraksi mulai dari program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan banjir, hingga penanganan sampah.
“Alhamdulillah seluruh pandangan fraksi pada paripurna sebelumnya 2 hari lalu semuanya sudah kita jawab dan nanti akan ditindaklanjuti dengan dengar pendapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) langsung hari ini juga. Sehingga diharapkan bisa kita tempuh tidak terlalu lama,” kata Benyamin usai paripurna.
Salah satu pandangan umum dari Fraksi Golkar mengenai proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada LKPJ 2024 yang dianggap meleset dan berdampak pada perencanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
“Kami akan lebih cermat lagi dalam perhitungan asumsi SiLPA dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dan belanja. Serta evaluasi dan perbaikan APBD 2024 akan menjadi perhatian kami menyusun Perubahan APBD tahun anggaran 2025,” kata Benyamin.
Sementara dari pandangan Fraksi PKS salah satunya tentang mengoptimalkan aset daerah, Pemkot Tangsel, kata Benyamin akan melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset-aset daerah.
“Beberapa aset potensial akan dikembangkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) maupun properti investasi agar dapat memberikan kontribusi langsung terhadap PAD,” ungkap Benyamin.
Soal penanganan banjir, kata Benyamin, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan normalisasi saluran, pembangunan kolam retensi, dan revitalisasi di wilayah-wilayah rawan banjir.
“Kami juga akan memperkuat perencanaan teknis yang lebih matang dan penjadwalan proyek yang realistis agar program pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu dan sinergitas pengelolaan sungai,” papar Benyamin.
Benyamin menuturkan, pihaknya pun sepakat dengan Fraksi PDI Perjuangan dalam efektifitas PAD dan optimalisasi pendapat.
“Kami sependapat, perlu ada penguatan strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Seperti SPTPD Online, BPHTB online, SPPT Online dan SKRD online dengan menggunakan sistem pembayaran online antara lain bank persepsi dan kanal pembayaran lainnya,” tuturnya.
Soal pungutan liar di lingkungan pendidikan yang disorot Fraksi Gerindra, Benyamin menegaskan, pihaknya berkomitmen memberantas berbagai aksi pungli terutama di lingkungan pendidikan.
“Pemkot Tangsel memberikan sanksi tegas kepada aparat satuan pendidikan yang bertindak menyimpang di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menanggapi soal penganggaran hibah keagamaan dari pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Wali Kota Tangsl Pilar Saga Ichsan mengatakan, Pemkot Tangsel telah memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
“Berkenaan dengan pelaksanaan forum perencanaan daerah, Pemkot Tangsel telah mengundang perwakilan organisasi keagamaan dalam proses penyusunan Rencana Strategis tingkat kota,” jelas Pilar.
Soal penanganan kualitas udara dari pandangan Fraksi PSI, Pilar menerangkan, Pemkot Tangsel berupaya melakukan pengurangan emisi dari kendaraan bermotor hingga penataan ruang sarana dan prasarana umum yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Kami juga melakukan pengawasan terhadap pembakaran sampah dan melakukan kerja sama lintas daerah dalam penanganan pencemaran udara,” terang Pilar.
Terkait penyertaan modal kepada BJB dari pandangan umum Fraksi Demokrat, Pilar memaparkan, Pemkot Tangsel tercatat sebagai pemilik saham di BJB pada tanggal 7 Maret 2022 dengan nilai setoran modal sebesar Rp9,99 miliar dengan kepemilikan saham sebanyak 7.380.073 lembar.
“Harga perlembar saham sebesar Rp1.355. Selanjutnya mengenai Laporan Kinerja Keuangan Investasi telah disampaikan pada RUPS setiap tahunnya,” papar Pilar.
Mengenai efisiensi belanja derah dari pandangan umum Fraksi Partai PAN, PPP dan NASDEM, Pilar mengaku, sepakat perlumya evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi.(Red)
