Bappenas Ungkap Alasan Beda Target Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemenkeu

- Editorial Team

Jumat, 4 Juli 2025 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta –  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menjelaskan alasan kenapa ada perbedaan target pertumbuhan ekonomi pada 2026 antara kementeriannya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebagai informasi, target pertumbuhan ekonomi dalam RKP tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Bappenas berada di rentang 5,8 hingga 6,3% pada 2026. Sementara berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 Kemenkeu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan dipatok sebesar 5,2-5,8% year on year (yoy).

Rachmat menjelaskan bahwa angka yang dipatok dalam RKP 2026 tersebut merupakan angka yang moderat, meskipun harus hati-hati dalam menjalankannya. Ia mengatakan bahwa target tersebut didasarkan pada perencanaan, sementara Kemenkeu didasarkan pada penganggaran.

Baca Juga :  Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman

“Terus terang, angka 5,8 sampai 6,3 itu sebenarnya moderat juga. Karena kesempatan kita untuk angka lebih tinggi dari itu, ya tapi kan kita harus hati-hati juga,” katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (3/7/2025).

“Jadi, kalau Menteri Keuangan ini berdasarkan penganggaran, kami berdasarkan perencanaan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, bahwa target tersebut dihitung berdasarkan program prioritas yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya Makan Bergizi Gratis, namun ia mengatakan program ini harus berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  Obati Rasa Kangen, Alumni SPGN Cimahi 84 Kembali Gelar Reuni

“Kami melihat angka bahwa makan bergizi dengan belanja Rp 71 triliun, itu perkiraan bisa memberikan sumbangan pertumbuhan minimum 0,86%. Nah, kalau belanjanya tidak terjadi Rp 71 triliun, apa bisa? Ya tidak bisa. Kalau belanjanya Rp 71 triliun tapi tidak tepat, ya tidak bisa juga. Untuk itu harus kita harus kawal,” katanya.

Berita Terkait

Sering Terjadi Kecelakaan, Warga Keluhkan Jalan Nasional Carita-Pandeglang yang Hancur
Cetak Paving Blok dari FABA, Desa Muruy dan Purwaraja Menes Diapresiasi Menteri
Warga Labuan Pandeglang yang Hilang Ditemukan di Karawang
Kemenkraf RI Gelar Workshop Voice Over di Pandeglang
Kerja Sama Strategis Alam Sutera Group dan Bank INA: Dukung Kemudahan Kredit Pemilikan Properti
Tim Gabungan Masih Cari Dua Bocah Tenggelam di Sungai Ciliman Rancajaya
Mendagri dan Kepala BNN Bahas Penguatan Sinergi Penanggulangan Narkoba
Fondasi Transformasi Pendidikan (Bagaimana Siklus Mutu Berbasis Data Mencetak Generasi Emas 2045)

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:45 WIB

Sering Terjadi Kecelakaan, Warga Keluhkan Jalan Nasional Carita-Pandeglang yang Hancur

Senin, 15 Desember 2025 - 20:01 WIB

Cetak Paving Blok dari FABA, Desa Muruy dan Purwaraja Menes Diapresiasi Menteri

Kamis, 13 November 2025 - 08:09 WIB

Warga Labuan Pandeglang yang Hilang Ditemukan di Karawang

Jumat, 7 November 2025 - 20:21 WIB

Kemenkraf RI Gelar Workshop Voice Over di Pandeglang

Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:52 WIB

Kerja Sama Strategis Alam Sutera Group dan Bank INA: Dukung Kemudahan Kredit Pemilikan Properti

Berita Terbaru

Lebak Pandeglang

Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang Siap Dibangun

Selasa, 13 Jan 2026 - 07:17 WIB

Kota Tangerang

Rapat Evaluasi Perdana, Sachrudin Tegaskan Tahun 2026 Tahun Kualitas

Senin, 12 Jan 2026 - 20:50 WIB