Serang (WBO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memastikan usulan dan keluhan masyarakat yang terkumpul selama masa reses berharap menjadi bahan pokok pikiran dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
Penegasan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Banten, Lukman Nulhakim, saat pembacaan hasil reses dalam Rapat Paripurna DPRD Banten yang membahas bidang pemerintahan, perekonomian, pertambangan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, kami akan mengusulkan aspirasi yang kami dapatkan selama reses ke pemerintah daerah untuk dilanjutkan dan menjadi bahan pokok-pokok pikiran pada rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten,” ujar Lukman Nulhakim.
Nilai Strategis Menjelang Pembahasan APBD 2026
Penyampaian hasil reses pertama ini dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi karena dilaksanakan sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“Besar harapan kami agar aspirasi ini dapat terealisasi pada penyusunan program yang akan dibiayai APBD Banten tahun anggaran 2026,” tambahnya, menekankan urgensi Pemerintah Provinsi Banten untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
*Sorotan Utama Aspirasi Masyarakat*
Secara umum, aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun oleh anggota dewan meliputi berbagai isu krusial di seluruh sektor. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:
* Peningkatan Keuangan Desa: Masyarakat meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan Dana Desauntuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan di tingkat tapak.
* Keamanan dan Ketertiban: Adanya permintaan untuk implementasi Program Kampung Lalu Lintas guna meningkatkan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas.
* Kesejahteraan Sosial: Penanganan masalah rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah.
*Isu Lingkungan dan Pertambangan di Cimanggu Pandeglang*
Sorotan tajam datang dari warga Kecamatan Cimanggu terkait permasalahan pertambangan. Warga mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk:
1. Mempermudah pemberian izin tambang emas yang berada di Desa Mangkualam bagi masyarakat lokal.
2. Menindak tegas penambang liar yang beroperasi secara ilegal.
Lukman Nulhakim menyampaikan kekhawatiran warga mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan liar.
“Banyak penambang yang menggunakan bahan kimia sehingga mencemari lingkungan. Pemerintah diminta tegasmenghadapi persoalan ini,” tegasnya.
*Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan*
Aspirasi di bidang ekonomi dan kewirausahaan juga menjadi perhatian utama, termasuk permintaan kepada Pemprov Banten untuk:
* Menciptakan lapangan pekerjaan baru.
* Penyediaan alat-alat pertanian bagi kelompok tani.
* Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan secara berkala.
* Pendampingan perizinan usaha dan sertifikasi halal untuk UMKM.
* Pembangunan sarana pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Aspirasi ini diharapkan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Banten.( mas/red)
