Pandeglang (WBO) – Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Melawan (GPMM) menyatakan kekecewaan terhadap pengelolaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) oleh BUMDes Mandiri Labuan, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
Kekecewaan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar pada Senin (26/1/2026), di lahan usaha yang dikelola BUMDes Mandiri Labuan, tepatnya di Ruko Ciateul Desa Kalanganyar.
Audiensi dihadiri perwakilan GPMM, pengelola BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta Camat Labuan. Dalam forum itu, mahasiswa menyoroti ketidakmampuan pihak BUMDes menunjukkan dokumen perizinan, AMDAL, serta laporan penggunaan anggaran.
Juru bicara GPMM, Rohmat, menyebut audiensi tersebut sebagai uji coba transparansi yang tidak membuahkan hasil.
“Kami meminta dokumen resmi, bukan sekadar penjelasan lisan. Tapi tidak ada satu pun bukti yang ditunjukkan,” ujar Rohmat.
Ia juga mempertanyakan keberadaan lahan usaha BUMDes yang berada di Desa Kalang Anyar, serta penggunaan dana Ketapang tahun 2025 sebesar Rp290 juta lebih.
“Kalau dananya dipakai untuk usaha bebek, mana bebeknya? di mana dipeliharanya? dan digunakan untuk apa saja anggarannya? Tadi disampaikan juga bahwa BUMDes sudah bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8 juta itu bukan untung! Modalnya kan ratusan juta, untung darimana,” katanya.
Mahasiswa menilai minimnya keterbukaan berpotensi membuka ruang penyimpangan dan tidak sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa.
Menanggapi hal itu, Ketua BUMDes Mandiri Labuan, Nadia Karlindasari, menyatakan pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik, namun belum dapat membuka data anggaran karena masih menunggu penyusunan SOP dan hasil audit.
“Setelah SOP dan audit selesai, kami akan lebih terbuka,” ujarnya.
Ia juga menyebut saat ini BUMDes baru mampu menghasilkan omzet sekitar Rp8 juta, sehingga fokus utama masih pada pengembangan usaha agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.
Camat Labuan, Yayat Hidayat, SKM, menilai audiensi berlangsung kondusif dan menyebut pengelolaan usaha BUMDes sudah berjalan, termasuk usaha bebek petelur yang dikelola sejak Juli 2025.
“Secara umum sudah berjalan, meski tentu kepuasan publik berbeda-beda. Omzet sekitar Rp8 jutaan sudah ada, mudah-mudahan ke depan meningkat,” katanya.
Dalam audiensi yang dinilai gagal ini, mahasiswa menyatakan ketidakpuasan dan menyatakan sikap berhenti dan keluar dalam audiensi (lockout), selain itu mereka berencana akan melakukan aksi lanjutan jika pihak BUMDes tidak segera membuka dokumen legalitas dan laporan penggunaan dana. (mul)
