TANGSEL (WBO) – Polemik operasional TPA Cipeucang menjadi persoalan setelah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (18/12/2025). Warga menuntut pembukaan kembali TPA namun dengan perbaikan sistem pengelolaan, mengingat sampah mulai menggunung di berbagai ruas jalan protokol akibat penghentian aktivitas pembuangan.
Komitmen Pemerintah: Tidak Diam dan Terus Bergerak
Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan, Tb Asep Nurdin, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak tinggal diam. Ia menyatakan bahwa koordinasi antar-instansi terus dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif.
“Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang bekerja keras di lapangan. Kami tidak diam. Saat ini fokus utama kami adalah menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan penataan lahan di Cipeucang hingga optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda,” ujar Tb Asep Nurdin di Serpong, Jumat 19 Desember 2025.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkot tengah menyusun langkah jangka panjang agar permasalahan serupa tidak berulang.
“Kami memahami keresahan warga, baik yang terdampak langsung di sekitar TPA maupun warga yang terganggu oleh tumpukan sampah di jalan. Tujuannya satu, solusi komprehensif yang menjamin kebersihan kota sekaligus kenyamanan warga sekitar,” tegasnya.
Sejalan dengan upaya pemerintah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Wiraswasta Indonesia, Anisa Widyanti, menilai situasi ini sebagai ujian kohesi sosial. Menurutnya, penutupan TPA tanpa solusi transisi telah menciptakan ketimpangan, di mana warga di kecamatan lain menjadi korban karena lingkungan mereka berubah menjadi “TPA ilegal”.
“Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem akan sakit. Di sini peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan ‘tepo seliro’ (tenggang rasa) antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal,” papar Anisa.
Agar solusi yang disebut konkret dan komprehensif dapat dirasakan merata, berikut adalah langkah tambahan yang disarankan agar Pemkot Tangsel segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern. “Seperti insinerasi ramah lingkungan) untuk meminimalisir dampak bau dan polusi. Kemudian memformalkan skema kompensasi, mulai dari jaminan akses air bersih hingga peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar area TPA,” katanya.
Selain itu, Anisa juga mendorong pengolahan sampah selesai di tingkat hulu (kecamatan/kelurahan) agar beban yang masuk ke TPA Cipeucang berkurang signifikan. Kemudian, lanjutnya, melalui Dinas Kominfo, Pemkot Tangsel perlu terus mengomunikasikan progres penataan TPA secara berkala agar tidak terjadi misinformasi yang memicu aksi massa susulan.
“Penanganan sampah di Tangsel memerlukan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. Dengan komitmen Pemkot untuk terus bergerak dan dukungan masyarakat untuk berdialog, krisis ini diharapkan dapat segera teratasi,” pungkasnya.(Red)
