KOTA TANGERANG (WBO)- Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, menekankan bahwa perubahan anggaran daerah bukan semata urusan teknis keuangan, tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk menghadirkan keadilan anggaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Atria Hotel Gading Serpong, Jumat (18/07/2025).
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan sekadar angka. Di balik setiap rupiah yang kita anggarkan, ada harapan masyarakat yang menunggu perubahan. Maka perubahan RKA harus menyentuh kebutuhan yang nyata di lapangan, bukan hanya formalitas administratif,” tegas Maryono.
Ia juga menjelaskan, perubahan anggaran tahun berjalan harus mempertimbangkan sejumlah hal penting, mulai dari evaluasi realisasi semester pertama, hingga perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional. Termasuk di dalamnya alokasi dana transfer seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan insentif fiskal.
Menurutnya, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas, disertai perhatian pada isu strategis seperti pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, hingga peningkatan daya saing daerah.
“Jangan sampai kita menyusun anggaran di ruang rapat, tapi melupakan kondisi riil di lapangan. Kita harus hadir dengan solusi, bukan hanya program,” ujarnya.
Maryono, juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kurang berdampak, dan mengarahkan belanja ke program-program prioritas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Semua harus berbasis data dan realita. Kita tidak bisa menebak-nebak kebutuhan warga. Dengarkan suara mereka, lalu jawab dengan kebijakan yang tepat,” imbuhnya.
Wakil wali kota, menutup sambutan dengan harapan agar perubahan APBD Tahun 2025 menjadi refleksi atas capaian dan tantangan pembangunan, sekaligus momentum strategis untuk meningkatkan efektivitas belanja dan pelayanan publik.
“Dengan sinergi semua pihak, saya yakin kita bisa menghadirkan APBD yang tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
