KOTA TANGERANG (WBO)- Pemangku kebijakan kembali menunjukkan upaya serius dalam penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang Raya. Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang H. Sachrudin turun langsung meninjau kondisi Kali Angke—salah satu sungai strategis yang menjadi penyebab utama luapan air saat musim hujan.
Kegiatan susur sungai yang dilaksanakan pada Rabu (23/7/2025) tersebut dimulai dari Perumahan Fortune 8, Ciledug, hingga Bendungan Polor, Cipondoh, yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta. Tak kurang dari 10,4 kilometer aliran Kali Angke ditelusuri menggunakan perahu karet.
Turut serta dalam rombongan, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C2) David Partonggo Oloan Marpaung. Mereka meninjau langsung kondisi bantaran sungai, titik-titik penyumbatan, serta wilayah rawan banjir di sepanjang aliran Kali Angke.
Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa penyusuran ini adalah langkah konkret dari komitmen bersama antarwilayah dalam mengatasi persoalan banjir, yang tak bisa diselesaikan hanya oleh satu kota atau satu instansi semata.
“Awal Juli kemarin kita melihat banjir kembali terjadi di sejumlah titik, dan banyak pendapat serta laporan yang masuk. Maka kami berempat bersepakat untuk turun langsung menyusuri Kali Angke, agar bisa melihat secara nyata permasalahan di lapangan. Dari sini, kami bisa menyusun langkah cepat dan solusi jangka panjang secara bersama-sama,” jelas Andra.
Ia menambahkan, dari hasil peninjauan ditemukan sejumlah kondisi yang akan segera diinventarisasi untuk ditindaklanjuti. Di antaranya penyempitan aliran akibat tanah timbul, pendangkalan sungai, hingga proyek tanggul yang belum tuntas.
“Semua temuan ini akan menjadi bahan kajian, dan segera akan dilanjutkan dengan rencana kerja nyata. Penanganan banjir harus melibatkan pemerintah daerah, pusat, serta dukungan masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Banten dan Balai Besar dalam menanggulangi banjir. Menurutnya, Pemerintah Kota Tangerang juga terus menjalankan upaya-upaya konkret dalam mengurangi risiko banjir.
“Komitmen kami jelas, banjir harus ditangani dari hulu ke hilir. Pemerintah Kota terus melakukan normalisasi saluran air, membangun infrastruktur pengendali banjir seperti turap dan polder, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” papar Sachrudin.
Ia menyoroti pentingnya peran serta masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Berdasarkan pengalaman langsung saat susur sungai, perahu yang mereka tumpangi beberapa kali tersangkut akibat tumpukan sampah dan puing bangunan di aliran sungai.
“Ini jadi pelajaran penting. Kami imbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Persoalan banjir hanya bisa selesai jika kita semua—pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—punya kesadaran dan komitmen bersama. Sungai bukan tempat sampah,” tegas wali kota.
Langkah bersama ini diharapkan menjadi titik awal dari kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah yang lebih solid dalam menghadapi tantangan banjir, demi menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga Tangerang Raya.
Sementara itu, Kepala BBWS-C2 David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan dari 26 kilometer pembangunan tanggul di sisi kiri dan kanan kali angke, saat ini baru terealisasi 19 kilometer dan tersisa tujuh kilometer lagi belum selesai.
“Masih ada tujuh kilometer yang belum kita selesaikan dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir,” kata David Partonggo Oloan Marpaung.
David juga menyampaikan bahwa penyebab lain banjir di pemukiman warga Tangerang adalah karena kondisi kali angke yang telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Maka itu dalam kegiatan susur sungai tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa program kedepan untuk mengatasi masalah tersebut agar banjir di pemukiman dapat diselesaikan.
“Kita akan upayakan, tentunya. Tadi seperti Pak Gub sampaikan, ada tim namanya tim kolaborasi penilai banjir. Ini kunjungan ini sebagai bentuk kolaborasi nyata, sebagai awal. Tentunya bukan berhenti sampai di sini. Tentunya tadi pengadaan lahan perlu dianggarkan dari APBD. Mungkin dari APBD provinsi, mungkin juga ada kolaborasi kota-kota mungkin,” papar David. (Red)
