Tangerang (WBO) – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Penyusunan Policy Brief Angkatan I bagi para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Tangerang.
Dalam berbagai hal, Wabup Intan menegaskan bahwa dinamika pembangunan saat ini menuntut setiap aparatur pemerintah daerah tidak hanya mampu berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus mampu menyusun bahan rekomendasi kebijakan yang efektif dan ringkas, berdasarkan data serta kajian yang komprehensif.
“Dinamika pembangunan saat ini menuntut aparatur pemerintah harus dinamis, cepat, dan tepat. Untuk itu, ASN harus terus meningkatkan skill dan kompetensinya agar tidak hanya mampu tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, namun juga bisa membuat bahan rekomendasi kebijakan yang efektif dan ringkas, berbasis data dan analisis yang komprehensif,” tandas Wabup Intan.
Ia menjelaskan bahwa Policy Brief merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu pimpinan dalam menentukan arah kebijakan secara efektif. Policy brief yang disusun dengan baik akan memuat analisis permasalahan, pendukung data, serta rekomendasi kebijakan yang jelas dan aplikatif. Menurutnya, kemampuan ASN dalam membaca dan mengolah data secara komprehensif sebagai dasar dalam kompilasi rekomendasi kebijakan sangat menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil nantinya.
“Dengan pemahaman data yang baik, kebijakan yang dihasilkan tentu akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Policy Brief harus disusun secara ringkas, namun tetap berbasis pada data dan analisis yang kuat sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan kapada seluruh peserta pelatihan agar mengikuti dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan narasumber dengan sebaik-baiknya sehingga mampu membuat rekomendasi yang berkualitas dan dapat diterapkan di perangkat daerah masing-masing.
“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang diperoleh tidak hanya berhenti di ruang pelatihan, tetapi harus dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara lebih efektif,” ujarnya.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui berbagai program pengembangan kapasitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala Badan BKPSDM Kab. Tangerang, Beni Rahmat melaporkan bahwa kegiatan peningkatan kompetensi Policy Brief ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun Polsigrip yang efektif, berbasis data dan mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kemampuan analisis isu kebijakan.
“Peserta pelatihan ini merupakan jumlah sebanyak 40 orang, yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Badan, Camat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Sekretaris Kecamatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten. Dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 17 April 2026 dengan pembelajaran secara dan klasikal,” jelas Beni.
Dia menambahkan para peserta palatihan nantinya akan diberikan materi antara lain: kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan Implementasi ASN Berakhlak, materi anti korupsi, pembangun persepsi, pelatihan penyusunan Polsigrip, konsep studi kebijakan publik, dan studi kasus penghapusan masalah kebijakan dan analisis kebijakan publik serta teknis analis kebijakan publik.(Red)
