Jakarta – Parlemen menerima surat Presiden Prabowo Subianto yang berisi 24 nama calon duta besar (dubes) dan perwakilan tetap (watap) Indonesia untuk negara dan organisasi sahabat. Namun, DPR masih merahasiakan nama-nama yang bakal diuji di Komisi I DPR.
Ketua DPR Puan Maharani membacakan surat presiden (surpres) calon dubes RI saat rapat paripurna. Puan menyerahkan nama calon dubes kepada Komisi I DPR untuk ditindaklanjuti melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.
“Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden RI Nomor R3 tanggal 1 Juli 2025 hal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar LBBP RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional,” ujar Puan dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
Puan mengatakan, berdasarkan ketentuan DPR, surat presiden pencalonan dubes itu dibacakan oleh pimpinan tanpa menyebut nama dan negara. Puan mengatakan pembahasan juga dilakukan secara rahasia.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 231 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib menyebutkan bahwa pemberian pertimbangan terhadap calon dubes RI untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut: Surat pencalonan dubes RI untuk negara sahabat disampaikan oleh Presiden oleh pimpinan DPR,” kata Puan.
“Dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima,” tambahnya.
Puan lantas meminta persetujuan apakah calon nama dubes bisa disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR. Anggota Dewan yang hadir menyatakan setuju.
“Hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia. Berkenaan dengan itu kami meminta persetujuan rapat paripurna untuk menugaskan Komisi I membahas surat Presiden tersebut apakah dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan.
Alasan Nama Belum Diumumkan
Puan lalu menjelaskan alasan nama-nama calon dubes tersebut belum diumumkan. Puan menegaskan hal itu merupakan bagian dari tata tertib DPR.
“Memang itu mekanisme. Jadi jangan sampai berpikir salah, coba baca aturannya. Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib, akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper test. Setelah itu selesai, baru akan diumumkan. Jadi bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu,” ungkapnya.
Puan menegaskan pihaknya akan segera mengumumkan nama-nama tersebut jika sudah selesai diproses. Puan menekankan DPR tidak berupaya untuk merahasiakan nama-nama calon dubes tersebut.
“Nanti akan diumumkan bahwa negara ini, walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan,” ujarnya.
“Jadi memang karena aturannya seperti itu. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan dalam artian rahasia itu aturan dalam tata tertib,” sambungnya.
Terkait isu nama calon Dubes RI untuk AS ialah Indroyono Soesilo, Puan hanya meminta untuk menunggu. Diketahui, Indroyono Soesilo merupakan Menko Maritim era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Coba nanti lihat benar atau tidak ya,” ujar Puan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika ditanya mengenai kabar calon dubes untuk AS ialah Indroyono Soesilo. Dasco hanya tertawa.
“Bener nggak ya, ha-ha-ha…,” ujar Dasco pada kesempatan yang sama.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya berencana menggelar fit and proper test calon dubes akhir pekan ini. Dave mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu izin dari pimpinan DPR.
“Ya, nggak apa-apa kan (Sabtu-Minggu), biar cepat,” kata Dave kepada wartawan, Kamis (3/7).
“Makanya gini, ini kan bukan hari kerja, makanya harus sesuai izin pimpinan, nanti kita sesuaikan. Tapi pastinya namanya kegiatan di Komisi I ya pasti di ruang Komisi I lah,” sambungnya.
