Banten – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, Iip Makmur, menyinggung soal rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan di wilayah Kabupaten Lebak. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Iip menyampaikan hal tersebut saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten yang membahas penerimaan pertanggungjawaban APBD 2024, Kamis (3/7/2025). Ia sempat mengajukan interupsi sebelum rapat ditutup untuk menyinggung pentingnya pemekaran wilayah.
Awalnya, Iip menyampaikan apresiasi terhadap program Bangun Jalan Sejahtera (Bang Andra) yang dinilai berhasil mengatasi persoalan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Lebak.
“Terima kasih atas program Bang Andra. Alhamdulillah, beberapa ruas jalan di Kabupaten Lebak yang bertahun-tahun tidak tertangani, tahun ini akhirnya bisa direalisasikan. Salah satunya ruas Cikatomas-Tegallumbu sepanjang 3,5 kilometer,” ujarnya.
Namun, menurut Iip, isu yang lebih mendesak adalah pemekaran wilayah di Kabupaten Lebak bagian timur. Ia menilai pembentukan Kabupaten Cilangkahan sebagai DOB merupakan solusi strategis untuk mengatasi ketertinggalan di daerah perbatasan dengan Jawa Barat itu.
“Yang lebih urgen untuk mengentaskan ketertinggalan Kabupaten Lebak adalah pembentukan daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Cilangkahan. Informasi yang kami terima, perjuangan Pak Gubernur yang memiliki akses langsung ke Presiden, insyaallah sebentar lagi akan membuahkan hasil,” ujarnya optimis.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa dirinya pernah mendampingi Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) untuk beraudiensi dengan DPR RI saat masih menjabat Ketua DPRD Banten.
“Waktu saya menjadi Ketua DPRD, saya sempat memfasilitasi teman-teman Bakor untuk beraudiensi dengan DPR RI. Namun semuanya tetap kita kembalikan kepada pemerintah pusat,” kata Andra.
Kini, sebagai Gubernur, Andra menegaskan bahwa ia menjalankan peran sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ia menyatakan tetap berharap aspirasi masyarakat Cilangkahan dapat terwujud.
“Sebagai Gubernur Banten dalam kapasitas perwakilan pemerintah pusat, tentu saya berharap aspirasi masyarakat di Cilangkahan bisa diwujudkan. Namun semuanya bergantung pada kebijakan Presiden,” tegasnya.
Andra menekankan bahwa keputusan mengenai pemekaran daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kewenangan ada di pemerintah pusat, dan tentu mereka memiliki pertimbangan sendiri,” ujarnya.
Sambil menunggu keputusan pusat, Andra mengatakan bahwa Pemprov Banten akan terus berupaya memajukan wilayah Lebak Timur melalui kebijakan yang sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satunya adalah dengan memperkuat layanan publik, seperti peresmian RSUD di Kecamatan Cilograng.
“Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah, dengan kewenangan yang ada, terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya dengan telah diresmikannya rumah sakit di Cilograng,” jelasnya.
