Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema besar yakni kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan tema RKP tersebut dirancang guna merespon berbagai tantangan pembangunan dan mengakomodir aspirasi publik. Dalam RKP tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi berada di rentang 5,8 hingga 6,3% pada 2026.
Untuk menjalankan tema RKP 2026 ke dalam langkah yang lebih konkret, Rachmat mengatakan terdapat penekanan prioritas pembangunan yang terdiri dari direktif presiden dan program-program yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional. Ia mengatakan terdapat tiga program prioritas yang penting.
“Pertama, meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai pondasi kemandirian bangsa,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025).
Dalam program prioritas kedaulatan pangan dan energi terdiri dari empat prioritas, di antaranya yakni pangan. Untuk pangan sendiri pemerintahan akan mengoptimalkan peran Bulog, dan pelaksanaan lumbung pangan atau food estate.
Kemudian sektor energi, terdiri dari peningkatan bauran etanol dan biodiesel, serta energi baru terbarukan. Di sektor air, yakni pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir. Lalu ada program pengolahan sampah yang merupakan direktif presiden.
“Kedua, mendorong produktivitas ekonomi melalui program hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing,” katanya.
Dalam mendorong produktivitas ekonomi melalui program hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing ini terdiri dari pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta.
Kemudian percepatan pertumbuhan ekonomi dengan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia serta mengoptimalkan potensi Danantara. Percepatan pengentasan kemiskinan yang mencakup data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, pembangunan 3 juta rumah serta koperasi desa/kelurahan merah putih. Lalu fiskal adaptif, stabilitas makroekonomi.
“Selanjutnya, ketiga, menjamin inklusivitas pembangunan dengan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal di belakang,” katanya.
